DPR RI Harus Terus Kritis Terhadap BUMN

sartono9

Sartono Hutomo

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menegaskan bahwa parlemen harus terus menerus mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina. Hal tersebut tidak lepas dari meningkatnya tarif produk dari kedua perusahaan negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat.

“Yang jelas kita semua khusus DPR  terus harus mengkritisi kinerja PLN dan Pertamina,” kata Sartono dalam pesan elektronik yang diterima, Senin, (9/1).

Terkait kinerja kedua BUMN tersebut, Sartono menggarisbawahi pentingnya peranan pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan dari penegak hukum tersebut diyakini akan menjadikan kedua BUMN tersebut lebih berhati-berhati dalam menjalankan bisnisnya. “Peran BPK dan KPK kudu maksimal,” tegas Sartono.

Ruang Iklan

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu juga menekankan pentingnya batas antara regulator maupun operator. Dia berharap tidak ada pembuat kebijakan merangkap sekaligus sebagai pelaku usaha pada kedua BUMN itu.

“Jangan sampai di kedua BUMN itu ada istilah penguasa merangkap pengusaha,” ujar Sartono Hutomo.

Naiknya tarif listrik khususnya pelanggan bagi pelanggan 900 watt dan bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini telah menjadikan biaya hidup rakyat republik ini semakin melonjak. Tentunya peningkatan biaya hidup akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sedang mengalami himpitan ekonomi.

Sikap kritis itu sendiri, jelas Sartono, selayaknya dimaknai sebagai upaya untuk menjaga dan menyelamatkan BUMN. Selain itu, penyampaian kritik terhadap BUMN merupakan kewajiban legislator dalam peran sebagai penyalur aspirasi rakyat yang diwakili.

“Sikap kritis ini harus dimaknai sebagai konstribusi anak bangsa untuk meyelamatkan BUMN-BUMN ini dari praktik-praktik yang tidak sehat ….dan kita sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan jeritan rakyat   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments