DPR RI Pertanyakan Hadirnya PP 72 tahun 2016

Sartono Hutomo

Sartono Hutomo

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo mengaku heran dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. “Kami terkejut ini dengan lahirnya PP 72 tahun 2016 itu,” kata Sartono dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat, (13/1).

“PP tidak boleh bertentangan dengan UU No 17 th 2003 tentang keuangan negara dan UU No 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan undang-undang lainnya,” kata Sartono.

Menurut Sartono, kehadiran PP tersebut telah bebenturan dengan undang-undang yang ada lebih dahulu. “PP itu boleh dibuat, tetapi tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang yang sudah ada,” lanjut Sartono.

Apalagi, sambung Sartono, Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan kementerian BUMN tidak pernah diajak bicara terkait pembuatan PP tersebut. “Kita di komisi VI tidak pernah diajak bicara, tahu-tahu sudah lahir saja itu PP,” sambung Sartono.

Ruang Iklan

Sartono pun mengaku bertanya-tanya maksud pembuatan PP tersebut. “Selaku legislatif yang mempunya tugas pengawasan, kami jadi bertanya, ada apa dibalik lahirnya PP tersebut,” tanya Sartono.

Menurut Sartono, seluruh penggunaan harta negara haruslah melewati mekanisme yang telah ditentukan. Termasuk dalam hal pengawasan oleh legislatif sebagai wakil rakyat. Dengan lahirnya PP tersebut, tegas Sartono, DPR RI tidak bisa lagi mengawasi terkait BUMN dan harta-benda yang menjadi milik rakyat. “Lha kalau begitu kita DPR RI ini tidak bisa mengawasi. Lalu bagaimana pertanggunganjawabannya kepada rakyat,” tegas Sartono.

Dari informasi yang kumpulkan hal krusial yang dipersoalkan oleh DPR RI setidaknya ada pasal 2 A angka 1. “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tulis Pasal 2 A angka 1 pada PP nomor 72 tahun 2016.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments