DPR RI: Siapapun Bisa Beli Alat Sadap

Syaifullah Tamliha12

Syaifullah Tamliha.

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa saat ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan alat penyadapan. “Sekarang siapapun bisa beli alat sadap. Tidak menutup kemungkinan pengacara, pesaing bisnis juga punya,” kata Syaifullah di DPR RI, Kamis, (2/2).

Untuk itu, Syaifullah berharap adanya peraturan yang lebih spesifik terhadap pengelolaan penyadapan di republik ini. “Seperti bola liar soal penyadapan ini. Itu perlu diatur dalam undang-undang khusus soal penyadapan,” lanjut Syaifullah.

Meski demikian, Syaifullah juga mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada perundangan yang mengatur terkait sarana komukasi, termasuk mekanisme penyadapan itu sendiri. “Penyadapan itu diatur dalam undang-undang ITE. Tentu ada kaedah yang mesti dilakukan oleh si penyadap,” kata Syaifullah.

Ruang Iklan

Sementara itu Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto bahwa sudah ada pembagian tugas penyadapan oleh beberapa lembaga negara. “Polri itu penyadapan untuk masalah kriminal, Kejaksaan untuk kriminal juga. KPK khusus korupsi, BIN untuk kemanan, usernya presiden. BNPT untuk terorisme,” kata Wawan.

Wawan juga mengatakan bahwa lemabaga-lembaga tersebut mempunyai aturan yang jelas dalam melakukan penyadapan. “Ada SOP yang harus dipatuhi dalam pengawasan yang ketat,” lanjut Wawan.

Terkait penyadapan yang dilakukan tanpa izin, maka sanksi pidana yang sangat berat telah siap menanti para pelaku. “Ada ancaman pidana yang berat. Dalam undang-undang ITE penjara 10 tahun dan denda 800 juta. Dalam undang-undang komunikasi 15 tahun,” jelas Wawan.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments