Pengamat: 13 Tahun, DPD RI Menghasil 1 Undang-Undang

Achmad Baidowi2

Pangi Syarwi Chaniago (kanan), Achmad Baidowi (tengah), Nono Sampono (kiri).

PENGAMAT Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa selama 13 tahun hadir di republik ini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya menghasilkan 1 undang-undang. “Kontribusinya, ada, undang-undang kelautan,” kata Pangi di DPR RI, Kamis, (27/4).

Sayangnya, selain hal tersebut, publik negara ini belum melihat lagi kontribusi DPD RI bagi bangsa dan negara. Padahal, setiap tahun negara memberikan anggaran yang cukup besar bagi DPD RI. “(kontribusi) Yang lainnya,,, publik yang lihat. Publik jarang melihat,” lanjut Pangi.

Justeru, sambung Pangi, rakyat bangsa ini lebih mendapat informasi terkait hal-hal negatif dari lembaga yang berkantor di komplek Parlemen, Senayan itu. “Konflik (internal), terjadi perubahan pimpinan. Memangkas masa jabatan pimpinan. Orang jadi bertanya DPD ngapain aja,” sambung Pangi.

Kondisi seperti itu tentunya membuat rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi di republik ini tidak puas. Sehingga, Pangi berpendapat sebaiknya DPD RI cukup berkantor di masing-masing daerah saja. “Tepatnya DPD adanya di daerah. Lebih baik,” tegas Pangi.

Ruang Iklan

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi. Menurutnya, agar DPD RI bisa berkontribusi lebih besar bagi rakyat, terutama daerah, seluruh anggotanya harus berdomisili dan penduduk daerah pemilihannya masing-masing. “Banyak anggota DPD domisilinya di Jabodetabek. Sebaiknya orang daerah,” kata Baidowi.

Selain itu, Baidowi juga berharap agar anggota DPD RI bisa lebih diperketat persyaratannya. Hal tersebut diharapkan bisa menjadikan anggotanya lebih berkualitas dan memenuhi target dari pembentukan lembaga itu sendiri. “Bukan yang ada tidak berkualitas, kedepan itu supaya lebih berkualitas,” lanjut Baidowi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan bahwa lembaganya merupakan sarana bagi penyaluran aspirasi daerah. Hal tersebut disebabkan lembaga DPR RI tidak mungkin mampu menampung harapan masyarakat-masyarakat daerah yang begitu banyak ini. “DPR pasti tidak akan mampu tampung aspirasi daerah. Dan faktanya begitu,” kata Nono.

Nono sendiri juga sependapat agar kedepannya seleksi anggota DPD RI lebih ditingkatkan. “Saya melihat tingkat saja yang usia 21 itu. Yang tamatan SMA kita tingkatkan menjadi S 1. Mana bisa yang tamatan SMA awasi kepala daerah yang S 1 syaratnya,” ujar Nono.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments