Setiap Pembentukan UU Perlu Pengawalan

Mohammad Jafar Hafsah

Mohammad Jafar Hafsah

Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI, Mohammad Jafar Hafsah mengatakan bahwa sudah waktunya dihadirkan suatu lembaga yang bertugas memberikan pengawalan terhadap pembuatan undang-undang. Hal tersebut menyikapi banyaknya undang-undang yang hadir belakangan ini namun tidak sesuai dengan harapan hidup bernegara pada bangsa ini. “Yang penting ada lembaga khusus yang diatur dalam konstitusi yang tujuannya dapat mengawal setiap pembentukan undang-undang,” kata Jafar di MPR RI, Senin, (10/7).

Dan pihaknya, lanjut Jafar, siap jika konstitusi mengamanatkan hal tersebut. Sebab, saat ini ke 60 orang anggota lembaga pengkajian MPR RI merupakan figur-figur yang mempunyai pengalaman dalam hal pembentukan suatu konstitusi. “Kalau memang ditugaskan kita mempunyai kapasitas untuk itu. Seperti ada yang lama bertugas di DPR RI, ada yang pernah menjadi ketua fraksi di DPR RI dan lain sebagainya,” lanjut Jafar.

Ruang Iklan

Yang terjadi selama ini, sambung Jafar, DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang tidak memanfaatkan keberadaan Lembaga Pengkajian MPR RI untuk didengarkan rekomendasinya. “Seyogyanya lembaga pengkajian MPR layaknya subordinari yang paham persis dalam pembuatan undang-undang. Kenapa tidak mengambil lembaga pengkajian MPR sebagai konsultan. Selama ini kita belum diberi peluang yang lebih luas,” sambung Jafar.

Pengawalan terhadap pembuatan undang-undang itu sendiri, jelas Jafar, dirasa penting lantaran implementasi undang-undang tidak sesuai dengan semangat yang ada dalam undang-undang dasar (UUD) 1945. “Konsistensi terhadap penjabaran UUD 45, itulah yang harus konsisten, begitu juga undang-undang dibawahnya, seperti PP, itu harus konsisten. Tinggal implentasi yang dicantumkan dalam UUD 45, seperti usaha bersama, produksi yang menyangkut hajat orang banyak. Itu yang harus diimplementasikan,” jelas Jafar.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments