Masyarakat Dinilai Tidak Percaya Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur

PENGAMAT Politik Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan bahwa pro kontra penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah disebabkan faktor ketidakpercayaan. “Yang sekarang ini kita enggak punya kepercayaan. Kalau di Malaysia masyarakatnya sudah percaya,” kata Ujang di DPR RI, Selasa, (1/8).

Padahal, lanjut Ujang, jika pemerintah pergunakan dana haji yang belum terpakai untuk membangun sarana haji maupun umrah di Arab, maka rakyat akan sangat memberikan dukungan. “Kenapa dana haji tidak bisa digunakan untuk membangun apartemen atau hotel yang lokasinya dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawawi?” lanjut Ujang.

Ketua Komisi VIII, DPR RI, Ali Taher menegaskan bahwa pemerintah harus menggunakan dana haji sesuai dengan perundangan maupun peraturan yang berlaku. “Kalau untuk manajemen haji kita setuju, diluar itu tidak,” tegas Ali.

Apalagi, lanjut Ali Taher, dana haji yang belum terpakai tidak boleh digunakan untuk pembangunan untuk infrastruktur. “Aspek politok dan hukumnya, penggunan dan untuk infrastruktur memang bukan untuk itu (infrastruktur),  bisa kalau diperuntukan bagi umat Islam dan ibadah haji maupun umroh. Kalau BPKH masih belum memiliki bisnis plan. Bagi DPR ikuti aturan. Investasi itu tidak seindah yang anda bayangkan,” lanjut Ali.

Sekertaris Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni’man Sholeh mengatakan bahwa penggunaan dana haji harus memperhatikan prinsip Syari’ah. “Harus dipastikan sesuai prinsip syariah,” kata Asrorun.   {007}.

Comments

comments