Pansus Angket KPK: Lembaga Negara Tidak Boleh Absolut

WAKIL Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa tidak boleh ada satu lembaga negara pun di republik yang bersifat absolut. Artinya setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus bisa diawasi. “Gak boleh dong absolut begitu, Soeharto juga bertahan 32 tahun karena absolut banget. Harus ada yang mengkontrol, gak boleh ada absolut banget,” kata Masinton di DPR RI, (2/8).

Masinton mencontohkan lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Politisi PDIP ini, lembaga anti korup itu harus juga mau diawasi oleh DPR RI. Sebab, menurutnya, undang-undang telah mengatur bahwa pengawasan merupakan salah satu tugasnya. “Sekarang fasenya mengkritisi,” ujar Masinton.

Apalagi, lanjut Masinton, pasca kelahirannya lebih kurang 15 tahun lalu, lembaga tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. “Ternyata 15 tahun itu tidak sesempurna yang kita bayangkan. Apakah kita cukup menyandarkan harapan ini hanya pada satu KPK saja? Ya enggak bisa. Maka bagi kita dalam panitia ini semacam kotak pandora,” lanjut Masinton.

Selain itu, sambung Masinton, pihaknya juga ingin mengetahui apakah dalam melaksanakan tugasnya, komisi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. “Kami ingin tahu, umpama proses bagaimana orang ditangani kpk, apakah sudah sesuai prosedur? Kayaknya  kita begok-begok amat. Kita datang, kita telan mentah-mentah? Ini semua cerita lama, laporan lama yang disampaikan di komisi 3 dan saya belum jadi anggota DPR. Sudah disampaikan agar diperbaiki kpk tapi kpk menutup diri,” sambung Masinton.

Pengamat Hukum, Jhonson Panjaitan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa kasus Miryam S Haryani yang berurusan dengan KPK terjadi lantaran politisi Hanura itu tidak didampingi pengacara saat diperiksa penyidik. “Kasus Miryam tidak akan terjadi jika saksi boleh didampingi pengacara. Saya kira ada yang tidak benar disini,” kata Jhonson.

“Sekarang kita menghadapi situasi yang sulit, kita membutuhkan keberanian. Bukan untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan. Dengan penuh keberanian ini diuji laporanannya untuk evaluasi kebijakan bangsa ini yang kita permanenakan lembaga ini, tidak bisa dikontrol secara hukum,” sambung Jhonson.   {007}.

Comments

comments