DPR RI: Cabut Izin Rumah Sakit Nakal

Saleh Partaonan Daulay (pegang mic), Nahiyatul Wafiroh (kiri).

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa pemerintah harus mencabut izin rumah sakit yang melanggar ketentuan yang berlaku. “Bisa dicabut izinnya. Kan jelas dalam undang-undang kesehatan dijelaskan, ketika darurat rumah sakit pertama tidak boleh menolak. Jadi kalau disuruh menyelesaikan administrasi dulu jelas melanggar undang-undang,” tegas Saleh di DPR RI, Selasa, (12/9).

Menurut Saleh, pasca terungkapnya kasus bayi Tiara Debora Sianjorang, pihaknya menolak untuk membahas anggaran bagi kementerian kesehatan. Saleh juga mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada kementerian agar segera menindaklanjuti langkah kongkrit bagi rumah sakit terkait bagi Tiara Debora Sianjorang.

“Kita akan membahas soal Debora terlebih dahulu sebelum anggarannya kementerian kesehatan. Kalau anggarannya kita bahas, lalu masih ada seperti itu (kasus Debora) lalu untuk apa anggaran itu. kemenkes secara keseluruhan belum datang ke keluarganya,” ujar Saleh.

Kasus bayi Debora sendiri, lanjut Saleh, hanya satu contoh dari berbagai kasus yang tersebar di berbagai daerah di republik ini. “Satu orang ini kan menggambarkan yang tidak terungkap ke publik. Yang sekarang ini orangnya berani bicara. Dalam undang-undang kan ditegaskan melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk sisi kesehatan,” lanjut Saleh.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nahiyatul Wafiroh mengatakan hal senada. “Dibanyak tempat banyak ditemukan kasus seperti Debora. Lebih baik dicabut izinnya sekarang baru dilakukan investigasi,” tegas Nahiyatul.

“Setelah itu apakah rumah sakit ini bisa dibuka lagi atau tidak? Membahayakan atau tidak? Saya pribadi tidak puas dengan pernyataan menteri tadi malam. Ini baru yang ada di Tanggerang yang dekat dengan kita. Bagaimaan dengan yang ada di Papua, Maluku dan sebagainya? Kita akan lihat lagi apa yang salah di sistem yang ada selama ini,” sambung Nahiyatul.   {007}.

Comments

comments