Pemda Berperan Besar Dalam UU Pelindungan Pekerja Migran yang Baru

Saleh Partaoan Daulay.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoanan Daulay mengatakan bahwa salah satu poin penting dalam perubahan undang-undang pelindungan pekerja migran yang baru adalah peran pemerintah daerah (Pemda). Kedepannya Pemda diwajibkan berperan lebih aktif terkait pemberangkatan warganya menjadi tenaga kerjasi asing,” kata Saleh di DPR RI, Selasa, (24/10).

Pemberian tugas kepada Pemda tersebut, lanjut Saleh, tidak lepas dari fakta yang menyebutkan bahwa banyak kepala daerah tidak tahu masyarakatnya berangkat ke luar negeri untuk mengadu nasib. “Selama ini banyak Pemda yang tidak tahu warga sekian ribu orang di luar negeri,” lanjut Saleh.

Ketidaktahuan kepala daerah terkait keberangkatan masyarkatnya ke luar negeri, ternyata lantaran mereka tidak dilibatkan secara aktif untuk memantau migrasi tersebut. “Karena selama ini mereka tidak dilibatkan, makanya peran daerah dilibatkan. Agar ada pendataan secara berjenjang,” jelas Saleh.

Bahkan Saleh juga mengatakan bahwa dirinya cukup miris saat mendapati kepala daerah tidak mampu menyebutkan jumlah warganya yang bekerja di luar negeri. “Saat dicek, di Indonesia pemdanya belum tahu jumlah warganya di luar negeri. Saat ditanya jawabnya, kurang lebih. Saya protes itu. Sampai hari ini coba tanya BNP2TKI, Kemenaker, pasti bilangnya kurang lebih,” kata Saleh lagi.   {007}.

Comments

comments