Daerah Bukan Variabel Ancaman Disintegrasi Bangsa

Andi Irmanputera Sidin (jas biru), Arief Suditomo (pegang mic).

Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irmanputera Sidin mengatakan bahwa berbagai kondisi di daerah tidak dapat dikatakan sebagai salah satu ancaman pecahnya republik ini. “Dalam hal ini saya tidak melihat daerah sebagai variabel ancaman kesatuan persatuan,” kata Sidin di DPR RI, Senin, (27/11).

Yang justeru harus menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini, lanju Siddin, adalah keberadaan teknologi yang sudah dapat diakses oleh rakyat hingga pelosok tanah air. “Tapi munculnya era baru Informasi dan Teknologi (IT),” lanjut Sidin.

Menurut Siddin, dengan mudahnya rakyat di pelosok-pelosok republik ini tersambung dengan IT, maka seakan-akan tidak ada lagi batasan sesama penduduk bumi ini. Dengan IT itu pula, rakyat dapat dengan mudah melakukan sangat banyak hal yang sebelumnya tidak terjadi sebelumnya. “Orang berkarya apa saja, orang dapt langsung membuka jejak-jejak kita di media sosial kita, dan orang bisa menilai kita beraviliasi kemana,” uja Sidin.

Kondisi seperti itu, desak Siddin, harus sesegera mungkin diantisipasi oleh pengambil kebijakan di republik ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin aspirasi yang disampaikan melalui media IT dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Harus diantisipasi negara instrumen baru seperti ini. Instrumen media sosial akan berpotensi menimbulkan gesekan,” desak Sidin.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI, Arief Suditomo mengaku bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasif agar masyarakat tidak terjebak dengan kondisi seperti itu. “Kita sudah mengkampanyekan anti hoax. Sebab jumlah getged yang dimiliki rakyat saat ini sudah dua kali populasi kita, sudah lebih dari 250 juta getged,” kata Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa murahnya harga akses internet ikut mempermudah akses oleh masyarakat. “Harga internet semakin murah. Kita harus mempersiapkan mereka dalam pemilihan informasi yang bisa dianggap serius atau mana yang harus dihapus dan tidak disebarluaskan. Ini sudah hampir 4 bulan belakangan ini,” katanya.   {007}.

Comments

comments