Nurbaya: Petani Madiun Dapat Kepastian Hukum

Siti Nurbaya Bakar.

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa, kunjungan Joko Widodo (Jokowi) ke Madiun menggenapi putaran pertama agenda kerja Presiden melihat langsung konsep Perhutanan Sosial.

Seperti di lokasi sebelumnya, Presiden dijadwalkan menyerahkan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, serta SK tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH. Dengan Sk tersebut, pemerintah memberi kepastian hukum kepada petani untuk mengelola lahan. ”Area total yang diperiksa pada putaran pertama, mencapai 9.550 ha yang diserahkan bagi 5.915 KK,” ungkap Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/11).

Sebarannya lanjut Siti, berada pada 10 kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Probolinggo, Jember, Lumajang, Boyolali, Pemalang, Madiun, Tuban dan Tulungagung. Direncanakan hingga akhir tahun ini akan mencapai 30 Kabupaten, yang akan ditinjau langsung oleh Jokowi.

Adapun kesempatan berikutnya mencakup Kabupaten Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Sukabumi, Blora, Pati, dan Banjarnegara. Dilanjutkan Brebes, Tegal, kendal, Grobogan, Blitar, Banyuwangi , Bojonegoro, Malang dan Bondowoso.

Dari hasil lapangan putaran pertama, prinsipnya Presiden Jokowi menekankan bahwa pemberian akses legal pada rakyat dalam bentuk program Perhutanan Sosial, hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk pemerataan ekonomi dan terwujudnya hutan yang lestari. ”Pemanfaatan hutan harus selalu dengan kombinasi tegakan, sehingga fungsi hutan tetap berlangsung dan tidak terganggu,” jelas Siti mengulang pesan Jokowi.

Kenyataan lapangan menunjukkan variasi penggunaan lahan oleh masyarakat, seperti kombinasi mangrove dengan tambak, jati dengan  kopi, jati atau sengon dengan  tembakau, kayu putih dengan jagung, buah-buahan dan pakan ternak atau mpon-mpon dan juga coklat. ”Presiden menilai betapa kaya alam Indonesia dan menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” kata Siti.

”Pemanfaataan lahan oleh rakyat, diharapkan dapat menghasilkan gross product negara kita yang akan luar biasa. Itu yang saya tangkap  dari pesan umum Bapak Presiden,” tambahnya.

Hal penting lainnya adalah dukungan fasilitasi negara seperti KUR, yang tadinya 9 persen per tahun, akan diturunkan menjadi 7 persen per tahun. Diharapkan dengan adanya kemudahan ini, rakyat petani benar-benar bisa memanfaatkan lahan agar lebih produktif dan menghasilkan untuk kesejahteraan mereka. Presiden Jokowi tak lupa selalu mengingatkan petani agar berhati-hati dalam memanfaatkan kredit.

”Bapak Presiden terkesan dengan peninjauan langsung perhutanan sosial di lapangan. Beliau juga terus memberi petunjuk dan pengarahan di lapangan, baik kepada saya maupun kepada Menteri BUMN dan KSP,” kata Siti.

Sebelumnya pada 4 November lalu di Desa Wonoharjo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 Ha atau diterima oleh kel/LMDH sebanyak 1.687 KK.

Ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan tanggal 1 November 2017. Telah diserahkan juga SK pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, untuk kelompok tani dan LMDH di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kemudian dilanjutkan tanggal 2 November 2017, diserahkan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani Probolinggo serta surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH dari Lumajang dan Jember. Mencapai 2.624 hektar atau diterima sekitar 1.496 KK.   {007}.

Comments

comments