Terkait Novanto, Politisi PDIP: Sebelum Incracht Seseorang Tidak Bisa Dikatakan Bersalah

Junimart Girsang (pegang mic), Heri Budianto (batik biru).

POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menegaskan bahwa seseorang yang belum memiliki ketetapan hukum tetap tidak dapat dikatakan bersalah. “Selama belum incracht seseorang tidak bisa dikatakan bersalah,” kata Girsang menyikapi desakan pencopotan jabatan Setya Novanto dari jabatan ketua DPR RI, di DPR RI, Jumat, (8/12).

Dengan demikian, lanjut Girsang, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selayaknya tidak mendahului putusan hukum yang harus dijadikan pijakan. “Tidak ada alasan mkd untuk melakukan persidangan etik bagi Pak Setya Novanto. Hanya tiga hal yang bisa seorang anggota dpr diperisa mkd. Tertanggkap tangan, tidak ikut paripurna berturut, dan hukum 5 tahun,” lanjut Girsang.

Girsang juga menghimbau agar MKD DPR RI tidak terbawa-bawa dengan “hasrat politik” yang diduga sedang dilakukan kelompok tertentu.

“Saran saya mkd tidak perlu dulu lakukan investegasi dan klarifikasi. Tidak usah menari diatas gendang orang lain. Masyarakat kasihan akibat ulah orang menari diatas gendang orang lain. Sehingga secara proses hukum beliau semakin terhimpit disana,” himbau Girsang.

Hal berbeda dikatakan Pengamat Politik, Heri Budianto mengatakan bahwa DPR RI harus segera mencari penggant Setya Novanto. Apalagi, desakan internal Partai Golkar untuk mengganti Novanto sudah kuat. “Kalau Golkar segera akan menggelar, DPR juga harus segera agar citra DPR di publik tidak merosot,” kata Heri Budianto.

Dengan digantinya Setya Novanto, Heri Budianto yakin kinerja DPR RI akan menjadi lebih baik kedepannya. “Untuk menyelamatkan DPR kedepannya, kinerjanya, berapa besar target pembahasan dan pengesahan undang-undang,” kata Heri.   {007}.

Comments

comments