Ketua DPR RI Minta Polri Segera Proses Hukum 8 Kecelakaan Proyek Infrastruktur

Bambang Soesatyo (kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta jajarannya mendesak Polri untuk segera memproses hukum 8 kasus kecelakaan proyek infrastruktur dalam 5 bulan belakangan ini. Upaya tersebut diyakini akan berdampak pada rasa tanggunggjawab lebih besar bagi pelaksana proyek.

“Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek,” kata Bamsoet dalam keterangan pers yang diterima, Selasa, (20/2).

Dalam siaran pers tersebut, Bamsoet juga meminta jajaranya mendorong agar Konsorsium pelaksana proyek bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan itu sendiri.

“Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),” lanjut Bamsoet.

Pemerintah, diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur dalam berbagai aspeknya. “Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga meminta komisi terkait di DPR RI agar mendorong pemerintah lebih cermat agar hal serupa tidak terulang dikemudian hari. “Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments