Penerapan Ganjil Genap di Jalan Tol Belum Diatur dalam UU 2/2009

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa penerapan sistem ganjil genap di ruas jalan tol kawasan Bekasi belum diatur undang-undang. “Mengingatkan bahwa peraturan ganjil genap di jalan tol, belum diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Jumat, (23/2).

Untuk itu Bamsoet berharap adanya kanjian mendalam dari kementerian perhubungan terhadap rencana tersebut. “Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih mendalami rencana penerapan kebijakan tersebut,” lanjut Bamsoet.

Apalagi, sambung Bamsoet, jalan tol merupakan sarana jalan yang memerlukan bayaran untuk melaluinya. Jika rencana tersebut tetap dipaksakan dikhawatirkan menimbulkan persoalan di masyarakat. “Mengingat jalan tol merupakan sistem jalan berbayar, agar tidak membingungkan dan mengecewakan masyarakat,” sambung Bamsoet.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan melintas di jalan tol, khususnya ruas bekasi barat dan bekasi timur.   {007}.

Comments

comments