Ketua DPR RI: Usut Tuntas Kasus Dugaan Eksploitasi Seks Anak

Bambang Soesatyo (kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Polri segera mengusut tuntas kasus dugaan eksploitasi seks pada anak-anak. Dimana kasus tersebut terjadi dengan melibatkan media sosial media yang sangat marak digunakan belakangan ini. Agar lebih efektif pengusutannya, Bamsoet juga mendesak Polri bekerjasama dengan interpol.

“Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian RI bekerjasama dengan Kepolisian Internasional (Interpol) untuk mengusut tuntas masalah tersebut dengan melakukan pertukaran informasi lebih cepat dalam mengungkap berbagai kasus lintas Negara, mengingat catatan Interpol di Indonesia, diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau beresiko tinggi, dan setiap hari nya lima anak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Kamis (1/3).

Aparat penegak hukum dari berbagai negara, menurut Bamsoet, juga harus dilibatkan agar pengusutan kasus tersebut mendapatkan hasil yang jauh lebih efektif. “Meminta Komisi III DPR mendorong Polri secara kolaboratif bekerja sama dengan aparat penegak hukum di seluruh dunia, baik di level regional hingga internasional guna memerangi semua jenis kejahatan,” lanjut Bamsoet.

Pada sisi yang lain, Bamsoet juga berharap agar kementerian terkait melakukan upaya penanggulangan agar kasus tersebut tidak berulang. “Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk berupaya melakukan penanggulangan kejahatan eksploitasi anak dengan memanfaatkan rumah singgah secara efektif dan efisien bagi pengemis/anak jalanan guna memberikan pendidikan dan memperbaiki mental serta moral, mengingat kerentanan anak-anak jalanan lebih tinggi, baik fisik maupun psikologi dibandingkan anak-anak normal yang tinggal di rumah,” sambung Bamsoet.

Salah satu hal yang perlu dilakukan Kementerian PPPA adalah evaluasi terhadap program pemberdayaan pengemis dan anak jalanan. “Meminta Komisi VIII DPR mendorong KemenPPPA melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan pengemis dan anak jalanan yang dikaji dalam penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak,” katanya.

Bamsoet juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan anak-anak di lingkungan sekitarnya. “Mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak, serta tidak bersikap acuh terhadap kasus-kasus kejahatan eksploitasi tersebut,” ujar Bamsoet.    {007}.

Comments

comments