KPK Harus Usut Aliran Dana Rp 5 Miliar ke Rapimnas Golkar

Setya Novanto (jas kuning).

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarto Kamis mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera membuktikan benar atau tidak adanya aliran dana korupsi e-ktp sebesar Rp 5 miliar ke Rapimnas Partai Golkar tahun 2016 di Bali.

“KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pengakuan Setya Novanto itu di sidang Tipikor,” kata Margarito saat dihubungi, Jumat, (23/3).

Proses hukum atas pengakuan Novanto terkait aliran dana Rp 5 miliar tersebut, lanjut Margarito, harus dilakukan oleh KPK dan bukan penegak hukum lainnya. “Tidak boleh penegak hukum yang lain, jadi harus KPK,” lanjut Margarito.

Jika KPK berhasil menemukan bukti adanya aliran dana korupsi e-ktp sebesar Rp 5 miliar ke Rapimnas Partai Golkar, sambung Margarito, maka negara bisa mengajukan pembubaran partai belambang pohon beringin tersebut.

“Jika terbukti ada aliran dana itu, maka pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa mengajukan pembubaran partai tersebut. Jadi bisa dibubarkan jika terbukti ada aliran dana korupsi yang masuk,” sambung Margarito.

Sebelumnya, Terdakwa kasus korupsi e-ktp, Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018 mengakui adanya aliran dana e-ktp untuk kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Bali tahun 2016 lalu. “Lima miliar itu untuk rapimnas, itu diberikan ke panitia,” kata Novanto.   {007}.

Comments

comments