Margarito: Rakyat Rugi dengan Penambahan Jumlah Pimpinan MPR RI

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan bahwa rakyat menderita kerugian dengan dilakukannya penambahan jumlah pimpinan MPR RI. Sebab, kerja yang sebenarnya dari pimpinan MPR RI hanya terjadi satu kali dalam lima tahun. “Itu pasti dirugikan,” kata Margarito saat dihubungi, Selasa, (27/3).

Dijelaskan Margarito, dengan ditambahnya jumlah pimpinan MPR RI, tentu republik ini harus mengeluarkan dana lebih besar bagi pimpinan baru sebanyak 3 orang.

“Tentunya akan ada pengeluaran baru untuk pimpinan MPR yang baru. Setidaknya untuk protokoler pasti ada anggaran yang dikeluarkan. Kan kalau tidak untuk pimpinan yang baru, dana itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti bangun puskesmas dan lain sebagainya,” lanjut Margarito.

“Wong tidak ada yang bisa didapatkan sama sekali. rakyat mau dapat apa?” sambung Margarito.

Kata Margarito, undang-undang telah mengatur kerja pimpinan MPR RI. Sehingga, jika penambahan jumlah diharapkan akan meningkatkan kinerja, menurut Margarito, dapat dikatakan hampir tidak mungkin terjadi.

“Dalam undang-undang dasar MPR itu kerjanya hanya 5 tahun sekali, boleh dibilang 5 tahun sekali. Jadi kinerja apa yang mau ditambah? Paling memungkinkan penambahan kerja pimpinan MPR RI adalah jika terjadi kekosongan kursi presiden atau wakilnya,” kata Margarito lagi.

Sehingga, menurut Margarito penambahan jumlah pimpinan MPR RI baru-baru ini tidak lebih hanya sekedar solidaritas sesama politisi belaka. “Inilah politik, solidaritas antar teman saja itu. Kan PDIP menang tapi tidak dapat apa-apa. Tidak kurang tidak lebih itu,” ujar Margarito.

Beberapa waktu lalu, MPR RI telah menambah jumlah pimpinannya sebanyak 3 orang. Ketiga orang itu adalah Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.   {007}.

Comments

comments