Pemberian Nama Pulau Hak Negara!!!

Bambang Soesatyo (kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pemberian nama suatu pulau merupakan hak negara. Hal tersebut telah sesuai dengan UNCLOS. “Menjelaskan bahwa pemberian nama terhadap suatu pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hak Negara, sesuai dengan Konvensi Internasional (UNCLOS),” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Senin, (12/3).

“Konvensi Hukum Laut PBB yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea, bahwa pulau-pulau kecil tersebut diberikan hak untuk menentukan jarak terluar sepanjang 12 Mil Laut, sehingga peran dari pulau kecil tersebut sangat menentukan kedaulatan Negara terutama luas dari laut secara kesatuan,” tegas Bamsoet.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, Bamsoet mengatakan bahwa negara harus menjaga keutuhan seluruh rangkaian negara ini sekalipun pulau-pulau terkecil dan belum punya nama.

“Menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, sehingga Pemerintah harus menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan tetap menguasai pulau-pulau walaupun belum diberi nama,” lanjut Bamsoet.

Agar tidak terkesan disia-siakan, Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan pembangunan pada pulau-pulau kecil, apalagi yang belum punya nama. “Meminta Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau kecil termasuk pulau yang belum diberi nama serta berupaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau tersebut dengan cara membuka investasi secara luas bagi pengusaha di Indonesia,” pinta Bamsoet.

“Mengimbau Komisi VI DPR mendorong pengusaha Indonesia untuk menanamkan investasinya di pulau yang belum diberi nama tersebut, agar keutuhan Negara Indonesia tetap terjamin,” ujar Bamsoet.   {007}.

Comments

comments