Pisahkan Budaya dengan Ajaran Agama

Bambang Soesatyo (kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa seluruh institusi mampu membedakan ranah budaya dengan ajaran agama yang dianut oleh warga negara bangsa ini. Demikian pula terkait dugaan adanya pelarangan menggunakan cadar bagi mahasiswi di perguruan tinggi pada Provinsi Djogjakarta.

Apalagi, pelarangan menggunakan cadar pada perguruan tinggi tersebut tidak memiliki landasan hukum. Karena Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menjamin warga negara menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

“Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Agama agar meminta rektor UIN dapat memisahkan antara budaya dengan ajaran agama, mengingat kebijakan yang diterapkan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan kembali kepada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tegas Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (7/3).

Untuk itu, Bamsoet mengaku telah meminta komisi X DPR RI agar mendorong Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menghimbau para rektor untuk dapat menerapkan kebijakan yang lebih persuasif.

Kebijakan yang persuasif tersebut diyakini dapat memberi dampak lebih positif dan menghindarkan para mahasiswa bergabung pada paham-paham radikal.

“Meminta Komisi X DPR mendorong Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberikan imbauan kepada setiap rektor seluruh Universitas di Indonesia agar dapat menerapkan kebijakan yang lebih persuasif terhadap mahasiswa/i, guna menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, baik dalam akademik maupun non-akademik di lingkungan kampus, serta mencegah mahasiswa/i mengikuti suatu aliran radikal dan hal negatif lainnya,” lanjut Bamsoet.   {007}.

Comments

comments