Ketua DPR RI Dorong Polri Usut Percobaan Pemerkosaan Oleh Pengemudi Transportasi Online

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Polri segera mengusut kasus upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. “Terkait berulangnya kasus kejahatan terhadap penumpang transportasi online, kasus terakhir yaitu perampokan dan percobaan pemerkosaan terhadap penumpang transportasi online di Jakarta Pusat (25/4) yang dilakukan oleh pengemudi, meminta Komisi III DPR mendorong Polri agar mengusut dan menindak tegas pelaku sesuai dengan perundangan yang berlaku,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Jumat, (27/4).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mendorong Kapolri membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan khusus terhadap prilaku pengemudi transportasi online. Hal tersebut dimaksudkan memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa. “Meminta Komisi III DPR mendorong Kapolri untuk membentuk tim khusus guna melakukan pengawasan secara intensif terhadap para pengemudi online terkait dengan adanya informasi tentang perilaku pengemudi online yang merugikan dan meresahkan masyarakat, mengingat para pengemudi online adalah bagian dari masyarakat yang harus bertanggung jawab atas terciptanya keamanan dan ketertiban,” lanjut Bamsoet.

Kemenhub dinilai Bamsoet layak dimintai keterangannya, selaku regulator yang membidangi sarana transportasi di republik ini. “Meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perusahaan transportasi online, dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk secara bersama mengkaji serta menjelaskan kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, dan membuat sistem pengamanan yang dapat segera diketahui, baik oleh penyedia aplikasi maupun oleh masyarakat umum, guna meminimalisir kejadian serupa terulang kembali,” sambung Bamsoet.

Tindakan tegas juga dinilai Bamsoet harus dapat dilakukan oleh Kemeterian Perhubungan terhadap perusahaan yang menaungi transportasi online itu sendiri. “Meminta Komisi V DPR mendorong Kemenhub mendesak perusahaan transportasi online untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban serta menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sudah jelas mengatur soal standar keamanan bagi taksi,”  ujar Bamsoet.

“Meminta Komisi V DPR mendorong Kemenhub untuk mendesak seluruh perusahaan transportasi online memiliki prosedur keamanan dan perlindungan yang jelas terhadap konsumen sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas, serta memperketat persyaratan pengemudi (baik dari sisi administrasi maupun keadaan fisik dan mental pengemudi), mengingat setiap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments