Parlemen Dorong Polri Usut Tuntas Dugaan 1.848 log Illegal Loging

Batang Kayu Hasil Hutan Indonesia.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar Polri mengusut tuntas dugaan terjadinya illegal logging di Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan. Hal tersebut didasarkan pada temuan Direktorat Polisi Air Polda Sumatera Selatan atas 1.848 log kayu di Sungai Lalan, Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, diharapkan hukum tetap ditegakkan setegas-tegasnya kepadanya.

“Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian, Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (KP3L) untuk mengusut tuntas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar segera diketahui pemilik dari log kayu tersebut, mengingat sudah 4 bulan terakhir, terdapat 5 kasus kayu ilegal ditemukan mengambang di jalur sungai tersebut dan belum juga diketahui siapa pemiliknya, serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan praktik illegal logging sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (25/4).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan lebih ketat dalam menjalankan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK). Patroli Polisi Kehutan juga harapakan bisa lebih ditingkatkan agar aksi penebangan liar dapat ditekan. Sebab, dampak negatif dari penebangan liar sangatlah besar bagi kehidupan masyarakat republik ini.

“Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan dan instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik illegal logging, seperti dengan memperketat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan menggencarkan Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) untuk berpatroli dalam hal pengawasan dan pengamanan hutan, mengingat banyaknya dampak negatif (penebangan liar gundulnya hutan yang berakibat tanah longsor dan banjir) yang terjadi akibat praktik illegal logging yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan bencana alam,” ujar Bamsoet.

Upaya penyuluhan yang telah dilakukan KLHK selama ini, diharapkan bisa lebih ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat paham dampak buruk dari penebangan liar itu sendiri. “Meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya fungsi hutan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan praktik illegal logging di Indonesia, guna mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments