Kemendagri Didorong Optimalkan Penggunaan Dana Desa

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggunakan dana desa dengan lebih optimal.

“Terkait sebanyak 3.025 desa dari total 3.026 desa di Nusa Tenggara Timur yang sampai akhir April 2018 belum menerima Dana Desa, dan baru satu desa di Kabupaten Sabu Raijua yang telah menerima Dana Desa tahap pertama pada Maret, meminta Komisi II DPR mendorong Aparat Desa melalui Kemendagri untuk berkomitmen pada beberapa hal, seperti pengoptimalan penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya, serta pengelolaan Dana Desa berjalan secara benar dan jauh dari penyalahgunaan,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Jumat, (11/5).

Pendapingan, lanjut Bamsoet, merupakan suatu upaya yang harus diterima oleh masing-masing desa agar penggunaan dana desa itu sendiri bisa sesuai dengan ketentuan berlaku. “Meminta Komisi II DPR mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera melakukan pendampingan terhadap 3.025 desa untuk kepengurusan maupun pencairan dana desa, guna pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target,” lanjut Bamsoet.

Sumber daya manusia (SDM) di masing-masing desa, sambung Bamsoet, juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah pusat agar mereka mampu dan handal dalam melengkapi berbagai prosedur untuk mendapatkan dana desa itu sendiri.

“Meminta Komisi II DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan pelatihan secara jelas kepada aparat desa tentang keterampilan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban bagi aparatur desa serta memperkuat jaringan internet di setiap desa, guna meminimalisasi keterlambatan pencairan Dana Desa berulang, mengingat masih rendahnya kualitas aparat desa serta laporan administrasi tersebut tergantung pada tersedianya aliran listrik dan jaringan internet,” sambung Bamsoet.

Peran aktif masyarakat dalam mengawasi, ujar Bamsoet, tidak kalah penting untuk memastikan bahwa dana desa dijalankan dengan lebih transparan. “Meminta masyarakat untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel,” ujar Bamsoe.   {007}.

Comments

comments