Bamsoet: Evaluasi Pendistribusian KIP

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar dilakukan evaluasi atas pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal tersebut didasarkan pada Pantauan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang menemukan banyaknya warga masyarakat belum mendapatkan kartu tersebut.

“Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap proses pendistribusian KIP dan pencairan dana KIP serta segera mencari solusi dari hasil evaluasi tersebut, mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai dan masyarakat membutuhkan dana untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anaknya,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Selasa, (5/6).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta agar dilakukan pendataan terhadap siapa saja warga masyarakat yang mempunyai hak menerima tetapi justeru belum mendapatkan kartu tersebut.

“Terkait hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah Kupang, Blitar, Yogyakarta, dan Medan yang masih bermasalah dalam administrasi dan distribusi, meminta Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Dinas Pendidikan kota setempat untuk melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima KIP, mengingat sekitar 41.9% warga miskin belum terdaftar sebagai peserta KIP,” lanjut Bamsoet.

Bamsoet juga berharap ada peran aktif dari warga masyarakat dan memiliki hak namun belum mendapatkan kartu tersebut untuk melaporkannya kepada instansi terkait.

“Mengimbau masyarakat yang berhak dan belum menerima KIP untuk dapat menyampaikan ke lembaga/dinas pendidikan terdekat atau ke sekolah dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan kelurahan/desa,” himbau Bamsoet.   {007}.

Comments

comments