Ketua DPR RI Minta Polri Telusuri Pernyataan BPOM

Bambang Soesatyo (tengah, kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Polri menelusuri pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dugaan tidak adanya kandungan susu pada produk Susu Kental Manis (SKM).

“Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk mengkaji secara mendalam motif dibalik pernyataan BPOM untuk dapat membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut, serta melakukan tindakan tegas terhadap produsen SKM tersebut jika terbukti benar pernyataan BPOM dengan tuduhan penipuan terhadap masyarakat dan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Kamis, (5/7).

“Terkait pernyataan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa susu kental manis tidak mengandung susu, yang akan berdampak pada timbulnya penyakit diabetes dan obesitas, meminta Komisi IX DPR mendorong BPOM untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai pernyataan tersebut, mengingat disetiap kemasan terdapat label dari BPOM,” sambung Bamsoet.

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mendorong Kementerian Kesehatan melakukan kajian terhadap semua produk terkait. Sedangkan Kementerian Perdagangan diharapkan menarik produk tersebut dari pasar.

“Meminta Komisi VI DPR dan Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar melakukan kajian terhadap semua produk tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menarik produk Susu Kental Manis (SKM) tersebut dari peredaran di pasaran,” ujar Bamsoet.

Bamsoet meminta masyarakat tidak mengkonsumsi produk tersebut untuk sementara waktu guna menghindari hal-hal negatif yang mungkin ditimbulkan. “Mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi SKM sampai ada penjelasan resmi dari pihak produsen SKM, mengingat negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat,” lanjut Bamsoet.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diharapkan aktif memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan hak-haknya seperti class action dalam kaitan tersebut.

“Mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memberikan sosialisasi bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dengan melakukan class action terhadap hal tersebut,” harap Bamsoet.   {007}.

Comments

comments