Ketua DPR RI: Peraturan Tidak Boleh Langgar UU

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa setiap Peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU) diatasnya. “Membuat peraturan boleh-boleh saja dan sah. Namun aturan tersebut tidak boleh menabrak UU di atasnya,” kata Bamsoet dalam pesan elektroniknya, Selasa, (3/7).

Sehingga, lanjut Bamsoet, menjadi kewenangan parlemen untuk memberikan reaksi atas penerbitan Peraturan oleh salah satu lembaga negara yang diduga melanggar undang-undang. “Dan menjadi kewenangan negara (DPR) untuk mengambil sikap jika ada lembaga pelaksana UU justru melanggar UU nya sendiri,” lanjut Bamsoet.

Dijelaskan Bamsoet, seorang narapidana yang memiliki hak politik tidak boleh dihilangkan kesempatannya itu. “Menurut saya, ini bukan lagi soal larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg. Tapi ini soal peraturan yang melanggar UU di atasnya serta pencabutan mendasar hak warga negara yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 yakni hak dipilih dan memilih,” jelas Bamsoet.

“Meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu melakukan rapat bersama membahas implementasi dari PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut, mengingat asas hukum Ne bis In Idem (seseorang tidak boleh dihukum untuk kedua kalinya terhadap kasus yang sama) agar didapat kesepahaman terhadap interpretasi mantan narapidana yang berarti sudah melaksanakan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Dan terhadap mereka, tidak dapat dikenakan peraturan yang menghukum perbuatan mereka yang sudah mendapat hukuman, agar asas keadilan bagi warga terhadap haknya dapat dilaksanakan,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments