Dituding, Ketua DPR RI Menjelaskan

MENURUT Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tidak hanya tanggung jawab pihaknya. Hal tersebut disampaikan terkait tudingan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatakan kinerja legislatif DPR RI masih lemah.

“Meminta kepada Sekjen DPR RI untuk menjelaskan kepada masyarakat, bahwa proses pembahasan RUU bukan hanya menjadi tanggung jawab DPR, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara DPR dan Pemerintah, mulai dari penyusunan Prolegnas sampai pembahasan RUU sebagaimana diatur dalam  Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI 1945,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (15/8).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mengatakan bahwa ukuran utama dalam kinerja legislatif adalah kualitas. Dengan demikian rakyat bisa merasakan manfaat dari kehadiran undang-undang yang dihasilkan tersebut.

“Menjelaskan bahwa dalam pembahasan RUU, yang paling penting adalah menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan secara langsung dapat memberikan solusi dan payung hukum bagi permasalahan rakyat, baik di bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” lanjut Bamsoet.

Meski demikian, Bamsoet mengakui bahwa pihaknya tetap memberi ruang dan waktu bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang di gedung parlemen.

“Menjelaskan dalam proses pembahasan satu RUU, DPR  tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau masukan terhadap pembahasan pasal demi pasal dalam suatu RUU,” sambung Bamsoet.

“Menjelaskan bahwa DPR dalam membahas suatu RUU dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan tanpa mengenal waktu dan tenaga, serta mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bahwa kinerja legislasi DPR RI masih lemah. “Hal itu dibuktikan pada masa sidang V 2018 hanya tiga RUU Prolegnas Prioritas dan dua RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan DPR. Adapun tiga RUU Prioritas 2018 adalah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kekarantinaan Kesehatan, dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,” kata Lucius, Jakarta, Selasa, (14/8).   {007}.

Comments

comments