Ketua DPR RI: Selidiki Ribuan Izin Eksploitasi SDA Bermasalah

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pihak-pihak terkait untuk mengusut dugaan ribuan izin eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang bermasalah.

“Terkait dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 2.509 izin eksploitasi sumber daya alam (SDA) perkebunan dan pertambangan yang bermasalah dan berdasarkan data Auriga Nusantara (lembaga yang bergiat di bidang konservasi sumber daya alam) Riau dan Kalimantan Timur merupakan dua daerah yang paling banyak menerbitkan izin ekploitasi akhir-akhir ini. Mendorong Komisi II DPR, dan Pimpinan Komisi III DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Polri, serta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan tersebut,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Senin, (6/8).

Pihak-pihak terkait tersebut, lanjut Bamsoet, juga diharapkan tidak lagi memperpanjang izin-izin itu jika sudah habis masa berlakunya. “Serta tidak memberikan izin terhadap ekploitasi SDA, termasuk perpanjangan izin SDA yang sudah habis masa berlakunya,” sambung Bamsoet.

Koordinasi dengan pihak terkait, lanjut Bamsoet, haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum izin-izin pemanfaataan SDA diberikan kepada pihak-pihak tertentu.

“Mendorong Komisi II DPR, Komisi IV DPR, dan Komisi VII DPR meminta Kemendagri melalui Pemda serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) apabila menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan atau alih fungsi lahan harus sesuai dengan peruntukkan dan kepentingan, serta harus adanya koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mengeluarkan SIUP, agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar Bamsoet.   {007}.

Comments

comments