Bamsoet: Publikasikan Hasil Verifikasi Data Pemilih Ganda!!!

 

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempubikasikan hasil verifikasi atas data pemilih ganda yang ditemukan pada sejumlah daerah. Hal tersebut diharapkan bisa mencegah kegelisahan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2019 nanti.

“Terkait ditemukannya data pemilih ganda sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya (Jawa Barat), 6.777 di Banyumas (Jawa Tengah), dan 1.036 di Purwakarta (Jawa Barat), oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi dan pemutahiran terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT, dan menginformasikan hasil verifikasi dan pemutahiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Kamis, (13/9).

Dalam kesempatan itu Bamsoet juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun KPU membuat pemetaan terhadap keberadaan data pemilih ganda. Evaluasi juga diyakini sangat bermanfaat agar data pemilih ganda tidak terulang lagi kedepannya.

“Mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk melakukan evaluasi dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditemukan adanya data pemilih ganda, sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda, terutama dalam DPT Pemilu 2019,” lanjut Bamsoet.

Bamsoet meminta semua pihak terkait agar berkomitmen terciptanya pemilu yang berkualitas dengan cara melaksanakan semua ketentuan.

“Mendorong Komisi II DPR meminta KPU bersama dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk berkomitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang jujur dan adil,” pinta Bamsoet.

“Mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerja dengan lebih memperhatikan pendataan terhadap jumlah pemilih dengan melihat hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada, mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih, sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” sambung Bamsoet.   {007}.

Comments

comments