Ganjil Genap Diperpanjang, Polri Diminta Perketat Penjagaan

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Polri memperketat penjagaan terhadap pelaksanaan perpanjangan sistem ganjil genap di DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta bernomor 92 tahun 2018.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat penjagaan selama aturan tersebut diimplementasikan, mengingat dalam pelaksanaan sistem ganjil genap selama bulan Agustus tersebut telah terjadi 26.055 pelanggaran yang mengindikasikan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, untuk itu dengan berlanjutnya sistem ganjil genap sosialisasi harus dilakukan lebih intens,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Senin, (3/9).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta Polri menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara dengan menerapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut diyakini dapat memberikan efek jera.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian untuk menindak tegas pelaku pelanggar aturan ganjil genap sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga membuat masyarakat enggan untuk melanggar aturan,” lanjut Bamsoet.

Bamsoet juga meminta semua pihak terkait dalam pelaksanaan Ganjil Genap tersebut melakukan evaluasi secara berkala. Sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas dari penerapan peraturan itu sendiri.

“Mendorong Komisi II DPR dan Komisi III DPR meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian RI untuk melakukan evaluasi sistem ganjil genap secara berkala mengenai keefektifan dan keefisienan peraturan tersebut dalam hal volume kendaraan, kecepatan, dan waktu perjalanan,” sambung Bamsoet.

Bamsoet juga tidak lupa agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan pada sektor angkutan umum. Tentunya hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum, khususnya di Jakarta.

“Mendorong Komisi II DPR meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan transportasi  umum yang beroperasi di Jakarta, sehingga momentum ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujar Bamsoet.   {007}.

Comments

comments