Izin Dicabut, Tanda Reklamasi Pantai Jakarta Abaikan Hukum

Fahri Hamzah.

 

WAKIL Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, langkah Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi, adalah pertanda bahwa proyek itu penuh dengan ketidakjelasan. Bahkan dari awal, Fahri melihat ada semacam tindakan yang sangat mengabaikan hukum dan aturan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Memang dari awal kita lihat proyek itu sangat mengabaikan hukum dan aturan. Tapi dibiarkan dan sepertinya tidak ada tindakan,” kata Fahri siaran pers yang diterima, Rabu (28/9) malam.

Dalam kesempatan itu Fahri pun berharap setelah proyek reklamasi dihentikan, maka pemerintah harus secepatnya melakukan audit investigasi terhadap proyek tesebut.

“Sebaiknya pemerintah memerintankan lembaga auditor negara untuk melakukan audit,” kata Pimpinan DPR Koordintor bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu lagi.

Dan, kalau memang itu mau diserahkan kepada DPR, Fahri pun menyarankan agar sebaiknya DPR membentuk Pansus (penitia khusus), yang lebih besar supaya investigasi yang dilakukan terhadap kasus reklamasi itu bisa dilakukan dengan lebih besar yang dimulai dengan adanya audit.

“Sebab reklamasi itu bisa menjadi skandal dari pengembangan wilayah yang tidak bertanggungjawab,” usulnya.

Menurut Fahri, reklamasi pantai Jakarta merupakan proyek yang sangat besar dan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan hukum. “Padahal, reklamasi ini adalah sebuah kejanggalan yang luar biasa di depan mata kita,” pungkas politis asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Diketahui, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan 13 proyek reklamasi. Keputusan diambil setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura).   {007}.

Comments

comments