Nurhayati: Saya Sedang Tunduk Pada UU Pemilu

 

SALAH Seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg), Wa Ode Nurhayati mengatakan bahwa dirinya tengah patuh pada isi dari undang-undang (UU) Pemilu. Hal tersebut dikatakannya terkait Judicial Review (JR) yang sedang ia ajukan.

Menurut Nuryahati pula, bukan sesuatu yang tabu jika majelis hakim yang menyidang gugatannya mengeluarkan keputusan dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. “Terkait percepatan putusan gugatan, saya tidak sedang meminta kebaikan hati MA, tapi saya sedang tunduk pada UU pemilu, dimana dinyatakan bahwa batas waktu JR adalah 30 hari kerja maksimal. Kan tidak haram bila majelis memutus sebelum 30 hari maksimal itu,” kata Nurhayati dalam pesan elektronik yang diterima, Selasa, (4/9).

Dalam pesannya itu Nurhayati menjelaskan bahwa uji materi yang diajukannya menggunakan UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP). Sebab, menurut Nurhayati, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan koruptor menjadi caleg dapat dinyatakan batal demi hukum.

“Jadi substansinya, saya JR menggunakan batu uji , UU PPP (pembentukan peraturan perundang undangan), karena sesungguhnya PKPU 20 itu harusnya tanpa putusan MA bisa dinyatakan batal demi hukum,” ujar Nurhayati.

“Karena cacat formil cacat materil, ada 2 PKPU 20, terbit tgl 30 Juni dan 2 Juli, no sama isi berbeda, kalo mau merubah dalam UU PPP maka lewat revisi, bukan seperti yang KPU lakukan, penyelundupan hukum itu namanya,” sambung Nurhayati.

Sedangkan, jelas Nurhayati, UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai caleg. “Syarat materil-nya UU Pemilu nyata membolehkan mantan napi korupsi, dan inipun sudah berkali kali putusan MK mengatakan ini,” jelas Nurhayati.

“Bagi saya baik Bawaslu maupun KPU sama-sama salah soal PKPU, salah bawaslu dimana? Dia keliling soal fakta integritas parpol mencegah mantan napi korupsi nyaleg disatu sisi, disisi lain dia tau itu salah, dan sekarang dia buktikan dengan kabulkan gugatan para mantan napi korupsi. Nah carut marut ini penanggung jawabnya ya KPU dan Bawaslu,” pungkas Nurhayati.   {007}.

Comments

comments