Sartono: Waktunya Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Petikemas Kalibaru Utara Tahap I

Sartono (kanan depan).

 

ANGGOTA DPR RI, Sartono menegaskan bahwa sudah waktunya aparati penegak hukum melakukan tugasnya secara profesional terhadap hasil audit investigas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dimana dalam laporan hasil audit yang dilakukan terhadap pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara Tahap I diduga ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

“Saya fikir sama aparat penegak hukum sudah dapat bertindak untuk mengusut secara tuntas hasil temuan BPK,” kata Sartono dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, (26/9).

Bahkan, dalam kesempatan itu Sartono juga mengatakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada pembangunan proyek tersebut sudah terjadi secara menyeluruh, tidak hanya pada satu sudut saja. “Saya fikir ini penyimpangan dari segala arah,” lanjut Sartono.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menemukan adanya penyimpangan dalam pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara, Jakarta Utara Tahap I.

Hasil Audit Investigatif BPK menyebutkan ada beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek tersebut. Pertama, penyimpangan dalam penganggaran yaitu tidak adanya sinkronisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kedua, penyimpangan dalam perencanaan berupa pekerjaan survei investigasi dan desain oleh PT LAPI ITB. Ketiga, penyimpangan dalam pekerjaan redesain oleh PT LAPI ITB.

“Keempat, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pembangunan Perumahan. Kelima, penyimpangan dalam pengawasan atas pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I oleh PT Haskoning Indonesia. Keenam, penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv oleh PT Hutama Karya,” tulis Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Selasa, (25/9) malam.

Dalam kesempatan itu Bamsoet berharap laporan investigatif BPK tersebut tidak hanya menjadi tumpukan buku. Laporan investigatif BPK harus segera ditindaklanjuti, sehingga ada kepastian dan penegakan hukum.

“KPK, kepolisian maupun kejaksaan harus menindaklanjuti dengan serius berbagai temuan penyimpangan yang diperoleh oleh BPK. Laporan investigatif ini juga bisa dijadikan pintu masuk bagi penegak hukum untuk membersihkan BUMN dari praktik KKN,” tandas Bamsoet.

Dari hasil audit investigasi itu pula, sambung Bamsoet, diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp 335,59 miliar dan USD 46.530,45 setara pada kisaran Rp 697,16 miliar, dengan total keseluruhan mencapai Rp 1,032 triliun. Selain itu, ditemukan pula potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 440,211 miliar.

 “Laporan hasil investigatif ini saya terima secara resmi dari BPK. Selanjutnya, akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diserahkan kepada Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II nantinya akan menyerahkan kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian maupun kejaksaan,” sambung Bamsoet.   {007}.

Comments

comments