Anggota Banggar DPR RI Nilai Pemerintah Dalam Kondisi Bingung

M Nizar Zahro (kiri, pegang mic).

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, M Nizar Zahro menilai pemerintahan saat ini tengah bimbang dengan kondisi republik tercinta ini. Sebab, menurut Nizar pemerintah menunjukkan sikap yang tidak sejalan, khususnya penetapan penurunan jumlah kemiskinan dengan peningkatan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sederetan persoalan keuangan negara ini menunjukkan betapa pemerintah berada pada kondisi kebingungan sehingga melahirkan sikap yang paradoks seperti mengaku angka kemiskinan menurun tetapi bersahwat menaikkan anggaran PKH untuk orang miskin itu sendiri, sekalilagi ini adalah sikap yang paradoks,” kata Nizar dalam siaran pers yang diterima, Selasa, (30/10).

Sikap pemerintah tersebut, lanjut Nizar, menimbulkan berbagai penilaian di kalangan masyarakat. Termasuk dugaan-dugaan yang tidak seharusnya terjadi. “Pertunjukan sikap ketidaksinkronan pemerintah ini mengajarkan sikap tidak konsisten dalam mengelola negara dan dari sikap ini pula pemerintah lebih mengedepankan dimensi politis dan popularitas dari pada substansi dari pengelolaan APBN itu sendiri, padahal masih banyak aspek lain perlu perhatian pemerintah,” lanjut Nizar.

Hal lain yang juga menjadi tandatanya, sambung Nizar, adalah cara pemerintah mengelola keuangan bangsa ini. “Sebut saja seperti amburadulnya pengelolaan uang BPJS, pembangunan infrastruktur dengan memakai dana haji baik setoran awal,nilai manfaat, dan dana abadi umat di investasikan untuk pembagunan infrastruktur seperti jalan dan tol sebesar 80 Triliun dan lain sebagainya,” sambung Nizar.

Rencana pemerintah yang akan meningkatkan anggaran PKH, jelas Nizar tidak boleh dinilai serta-merta hanya untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat semata. “Rencana ini jangan hanya sepenggal dilihat dari besaran anggaran yang seakan pemerintah pro terhadap rakyat miskin dalam mengelola APBN. Hal ini justru akan melahirkan masalah ketidak konsistenan pemerintah yang satu sisi mengaku telah berhasil memberantas kemiskinan dengan bukti data BPS yakni angka kemiskinan menurun, tetapi anggaran dalam mengentaskan kemiskinan itu sendiri justru dinaikkan,” jelas Nizar.

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018 Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran PKH dinaikkan menjadi 20 persen. Untuk itu pihaknya mempersiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2019. “Saya minta bisa naik hingga 20 persen,” kata Jokowi.   {007}.

Comments

comments