Bamsoet: Antisipasi Pemberian Janji Kosong Terkait Premi 200 Juta

Bambang Soesatyo (batik biru).

 

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) medesak Kementerian Hukum dan HAM benar-benar mengkaji Peraturan Pemerintah (PP) no 34/2018 tentang pemberian penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta atas peran serta masyarakat dalam pengungkapan adanya tindak pidana korupsi.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan kajian terhadap ketentuan PP tersebut agar tidak memberikan janji kosong, mengingat pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk premi yang akan diberikan kepada masyarakat tidak serta merta pelaku dinyatakan bersalah melainkan setelah pelaku mendapatkan keputusan hakim yang tetap,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Kamis, (11/10).

Polri, Kejaksaan, dan KPK, lanjut Bamsoet didesaknya untuk gencar mensosialisasikan PP tersebut kepada seluruh masyarakat. Apalagi dalam pemberian hadiah tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pelapor.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat mengenai isi dari PP tersebut, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui syarat-syarat yang diwajibkan ketika melakukan pelaporan, agar dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia,” lanjut Bamsoet.

Bamsoet menghimbau mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang ada. Apalagi, ada PP tersebut telah menyebutkan adanya jaminan keamanan bagi pelapor.

“Mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP tersebut,” jelas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments