Ketua DPR RI: Layangkan Proten Terhadap LSM Asing Tanpa Izin

LSM Asing.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melayangkan protes kepada Lembaga Swadaya Asing (LSM) yang melakukan kegiatan di republik tercinta ini tetap tidak memili izin. Apalagi kegiatan yang mereka lakukan itu berupa kampanye hitam terhadap salah satu komoditas produk bangsa ini.

“Terkait dengan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Indonesia yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan investasi nasional, mendorong Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjelaskan bahwa kampanye hitam tersebut tidak benar dan melakukan protes terhadap kegiatan LSM asing tanpa izin dalam memberitakan (kampanye hitam) tentang perkelapasawitan di Indonesia,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Senin, (8/10).

Selain itu, Bamsoet juga memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di republik ini. Termasuk pemberian sertifikasi bagi minya sawit yang dihasilkan kebun-kebun sawit di bumi pertiwi.

“Mendorong Komisi IV DPR untuk mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan tata kelola kebun kelapa sawit dan memberikan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan-perusahaan produksi kelapa sawit Indonesia,” lanjut Bamsoet.

Demikian pula terhadap pengguaan tenaga kerja pada kebun-kebun kelapa sawit, Bamsoet mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan audit sumber daya manusia (SDM) agar bangsa ini benar-benar bisa terhindar dari tuduhan pihak asing.

“Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mengaudit sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan ataupun perkebunan kelapa sawit untuk menertibkan tenaga kerja di bawah umur yang bekerja di perusahaan ataupun di perkebunan,” sambung Bamsoet.

Bamsoet juga mendesak agar ditingkatkannya kerjasama antara Kementan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat akan dilakukannya pembukaan lahan bagi kebun sawit di negara ini.

“Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Kementan menjelaskan bahwa dalam pembukaan lahan pertanian dan perkebunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments