Ridwan Kamil: Izin Meikarta Wewenang Pemkab Bekasi

Ridwan Kamil.

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemberian izin pembangunan Meikarta adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. “Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi,” kata Ridwan Kamil dalam akun media sosialnya, Minggu, (21/10) malam.

Menurut Ridwan Kamil, dalam kaitan Kasus Meikarta yang telah menyeret Bupati Bekasi, menjadi tersangka korupsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hanya berwenang dalam hal pemberian rekomendasi Tata Ruang.

“Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi,” lanjut Ridwan Kamil.

Dalam kesempatan itu Ridwan juga menjelaskan bahwa pihaknya hanya memberikan rekomendasi penggunaan lahan seluas 85 hektar dari 500 yang direncakan pengembang.

“Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah. Dari 500 Ha yang direncakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha,” jelas Ridwan Kamil.

Ternyata, sambung Ridwan, dari 85 hektar lahan yang dikeluarkan rekomendasinya oleh Pemprov Jawa Barat tidak ada persoalan administrasi. “Dari kajian sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha,” sambung Ridwan.

“Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/Amdal), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil,” ujar Ridwan Kamis.

Kedepannya, Ridwan berjanji akan melakukan kajian menyeluruh terhadap proyek tersebut untuk memberikan rasa adil. “Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang,” kata Ridwan Kamil.   {007}.

Comments

comments