Nizar Ajak Masyarakat Hitung Jumlah Orang Miskin

M Nizar Zahro (peci hitam).

KETUA Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), M Nizar Zahro mengajak seluruh pihak menghitung jumlah orang miskin di republik ini. “Sekarang saatnya rakyat yang menyimpulkan sendiri, berapa sebetulnya jumlah orang miskin di Indonesia,” kata Nizar dalam pesan elektronik yang diterima, Senin, (26/11).

Menurut Nizar, dasar penetapan jumlah orang miskin yang dikeluaran instansi terkait belum dapat diterima begitu saja. Sebab, dalam cara penghintungan tersebut ada hal-hal yang tidak cocok dengan kondisi bangsa ini.

“Ternyata standar angka kemiskinan di Indonesia berbeda dengan Bank Dunia. Indonesia mematok Rp. 400.000 per bulan per kepala, sedangkan Bank Dunia mematok 1,9 Dollar Amerika per hari per kepala. Jika dikonversi ke dalam rupiah dengan nilai tukar Rp. 14.500, maka nilai USD 1,9 akan menjadi Rp. 27.550. Jika Rp. 27.550 dikali 30 hari akan menjadi Rp. 826.500. Semestinya angka Rp. 826.500,- yang menjadi standar kemiskinan di Indonesia, bukan Rp. 400.000 seperti yang saat ini dipakai BPS,” lanjut Nizar.

“Pemerintah berdalih bahwa mengukur kemiskinan di Indonesia dengan menghitung pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan dalam takaran 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sehingga didapatkan standar BPS yakni Rp. 400.000. Sekarang tinggal rakyat, mau ikut standar Bank Dunia atau standar BPS?” tanya Nizar.

Apalagi, sambung Nizar, ada kondisi dimana tidak sejalannya angka yang dikeluarkan lembaga terkait dengan jumlah dana untuk BPJS Kesehatan. “Pemerintah bangga bahwa kemiskinan hanya berjumlah 25,95 juta orang. Tapi faktanya pemerintah sendirilah yang tidak mengakui angka itu. Buktinya, dalam BPJS Kesehatan, pemerintah telah memggelontorkan bantuan iuran untuk 92 juta orang, bahkan pemerintah menargetkan sampai 107 juta orang. Semestinya pemerintah hanya membantu iuran BPJS kepada orang miskin saja yang jumlahnya hanya 25,95 juta orang. Dengan mematok mematok angka 107 juta orang sebagai Peserta Bebas Iuran JKN-KIS, maka secara tidak langsung sejatinya pemerintah sendirilah yang menyatakan “angka kemiskinan” yang benar adalah 107 juta orang,” tegas Nizar.

“Salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan adalah apabila mampu menghadirkan kemakmuran bagi rakyatnya. Kemakmuran terwujud jika angka kemiskinan semakin berkurang. Maka tidak heran jika rejim dimana pun selalu berlomba menekan angka kemiskinan,” ujar Nizar.

Sementara itu metode pengukuran garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai masih lebih tinggi dari rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi dan standar Bank Dunia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan sebagai faktor terbesar pengeluaran masyarakat miskin.

“Tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan BPS tergolong tinggi karena angka Rp401 ribu adalah angka rata-rata. Seperti di Jakarta nilai garis kemiskinan Rp593 ribu per kapita maka pengeluaran keluarga miskin dengan 4-5 orang mencapai sekira Rp3,1 juta (sedikit di bawah UMR DKI Rp3,6 juta). Adapun nilai garis kemiskinan NTT mencapai Rp354 ribuan atau sekitar Rp2 jutaan ini masih di atas UMR Rp1,7 juta,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

Demikian disampaikan Suhariyanto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Fakta Penurunan Angka Kemiskinan” bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018) seperti dilansir situs resmi Kominfo.   {007}.

Comments

comments