Bamsoet: 2019 Kebijakan Ekonomi Indonesia Harus Disesuaikan

Bambang Soesatyo (berbicara).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kebijakan sektor ekonomi republik ini harus dirubah pada tahun 2019. Jika tidak, bukan tidak mungkin bangsa ini akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan.

“Ketidakpastian perekonomian global sepanjang 2018 masih akan berlanjut di tahun 2019. Penyesuaian kebijakan oleh pemerintah RI menjadi sebuah keharusan. Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol.  Sebab, ketidakpastian ekonomi global itu akan menghadirkan beberapa dampak,  yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman,” tegas Bamsoet dalam refleksi akhir tahun yang dikirimkan melalui pesan elektronik, Selasa, (18/12).

“DPR mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi langkah pertama dari upaya penyesuaian kebijakan itu,dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk. Sudah barang tentu penyesuaian kebijakan itu tidak asal-asalan. Pemerintah tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri. Namanya juga penyesuaian dengan situasi dan kondisi, tentu saja penyesuaian kebijakan itu tidak berstatus harga mati. Kebijakan menaikkan PPh impor itu bisa diubah lagi jika situasinya sudah memungkinkan,”sambung Bamsoet.

Apalagi, lanjut Bamsot, gejolak pada sekotor-sektor tertentu di berbagai belahan dunia diperkirakan masih akan terjadi. Hal tersebut harus mendapat perhatian serius dari pengelola republik ini agar tidak membahayakan perekonomian Indonesia.

“Dinamika di sejumlah sektor dan sub sektor akan terus mempengaruhi perekonomian nasional, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi. Masih ada sejumlah potensi risiko yang harus dikalkulasi dengan cermat.  Misalnya, harga komoditas yang masih fluktuatif,” lanjut Bamsoet.

“Seperti diketahui bersama, Fed berencana masih akan menaikan FFR hingga paruh pertama 2019. Potensi tekanan terhadap perekonomian nasional bertambah karena ada niat AS mengeskalasi perang dagang,” tambah Bamsoet.

“Dengan begitu, kendati nilai tukar rupiah menguat sejak awal pekan ketiga November 2018, pemerintah dan BI harus tetap antisipatif.  Nilai tukar valuta masih akan fluktuatif karena pasar uang terus dibayang-bayangi oleh rencana Fed menaikkan FFR. Antisipasi sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi arus keluar dana asing (Capital outflow),” pungkas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments