Seyogyanya Indonesia Bersuara Bagi Muslim Uyghur

Din Syamsuddin.

KETUA Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengatakan bahwa sewajarnya Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberikan suaranya atas dugaan tindakan tidak wajar yang diterima Umat Muslim Uyghur di Cina.

Apalagi, apa yang diterima oleh Umat Muslim Uyghur tersebut diduga masuk katagori kejahatan kemanusiaan. “Penindasan, persekusi, dan berbagai tindak kekerasan atas Muslim Uygur di China adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata. Seyogyanya Pemerintah Indonesia bersuara,” kata Din Syamsuddin dalam pesan elektronik yang dikonfirmasi, Selasa, (18/12).

Dalam kesempatan itu Din Syamsuddin juga mengatakan, jika Pemerintah RI tidak memberikan pernyataan resmi sama sekali, dikhawatirkan menimbulkan kesan tidak elok baik di dalam maupun luar negeri. “Jika tidak dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya Pemerintah Indonesia,” lanjut Din Syamsuddin.

Bahkan, Din Syamsudiin mengatakan betapa lemahnya Iman Umat Muslim bangsa ini jika hanya berdiam diri melihat penderitaan Suku Uyghur tersebut. “Jika kita masih diam juga, betapa lemahnya iman kita,” sambung Din Syamsuddin.

Apalagi, dalam pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa republik ini ikut serta dalam hal menjaga ketertiban dunia termasuk kemerdekaan Umat Muslim Uyghur dalam menjalankan agamanya.

“Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk ….. ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” jelas Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin juga mengingatkan agar Pemerintah RI tidak menjadikan investasi Cina di republik ini untuk berdiam diri menyaksikan penderitaan Umat Muslim di Uyghur. “Jangan karena investasi kita jadi bungkam. Jangan karena takut lidah kita kelu,” pungkas Din Syamsuddin.   {007}.

Comments

comments