Desak Pemegang IUP Penuhi Kewajiban

Kendaraan Pembawa Batu Kali di Jawa Barat.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalankan isi dari Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendesak para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk segera memenuhi kewajibannya dalam menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara,” tulis Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat, (1/3).

Dalam kesempatan itu Bamsoet juga mendesak Kementerian ESDM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah menindak tegas setiap pemegang IUP yang tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku tersebut.

“Mendorong Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menindak tegas para pemegang IUP yang tidak patuh sesuai dengan sanksi administrasi yang sudah ditetapkan dan mencabut izin perusahaan tersebut dan menutup seluruh kegiatan usaha pertambangan jika perusahan menolak untuk membayarkan jaminan reklamasi dan pasca tambang,” lanjut Bamsoet.

Tidak lupa Bamsoet juga mendesak kementerian tersebut melibatkan penegak hukum untuk menginvestigasi perusahaan-perusahaan tambang yang tidak patuh tersebut, sehingga kepada mereka dapat dijatuhi sanksi.

“Mendorong Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kepolisian RI melakukan pendataan dan investigasi bagi pemegang IUP yang tidak patuh dan memberikan sanksi hukum yang tegas,” ujar Bamsoet.   {007}.

Comments

comments