Ketua DPR RI Desak Polri Tindak Transaksi Minyak Illegal di Sumsel dan Jambi

Bambang Soesatyo (tengah).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Polri mengusut dugaan adanya transaksi maupun penambangan minyak secara illegal di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Bamsoet juga mendesak agar para pelaku ditindak sesuai undang-undang yang berlaku.

“Terkait adanya transaksi minyak ilegal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang mencapai lebih dari Rp 7 miliar perhari, dan penambangan minyak ilegal di Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, mendorong Kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas transaksi minyak ilegal di kedua wilayah tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tulis Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, (27/3).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuktikan komitmennya dalam memerangi aksi illegal tersebut.

“Mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk berkomitmen terhadap pemberantasan minyak ilegal, mengingat hal tersebut dapat merugikan negara, baik dari sisi materi maupun dampaknya terhadap kerusakan lingkungan karena tidak memiliki standar keamanan yang sesuai prosedur,” lanjut Bamsoet.

“Mendorong pemerintah, baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Kepolisian dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat lingkungan dan masyarakat setempat untuk dapat membentuk tim khusus yang berintegritas tinggi terhadap pemberantasan transaksi minyak ilegal, sehingga dapat terus menggencarkan penertiban aktivitas penambangan minyak ilegal, mengingat Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan Tim Terpadu yang telah dibentuk masih belum mampu untuk mencegah adanya penambangan minyak ilegal,” pungkas Bamsoet.   {007}.

 

Comments

comments