Ketua DPR RI Desak KKP Usut Tuntas Proses Lelang Kapal Illegal Fishing

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan intitusi lainnya guna mengusut tuntas proses lelang terhadap kapal ikan yang ditangkap dalam kasus illegal fishing.

“Terkait beroperasinya kembali kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus illegal fishing di perairan Indonesia, seperti kasus terbaru tertangkapnya KM KHF 1980 oleh Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/PSDKP Hiu 12, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Jenderal PSDKP, TNI AL, TNI AU, dan Polair untuk mengusut tuntas proses pelelangan kapal yang tertangkap karena kasus illegal fishing, mengingat kapal yang tertangkap dan dilelang tersebut diduga dimiliki kembali oleh jaringan yang sama,” tulis Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Senin, (1/4).

Bahkan dalam pesan elektroniknya itu Bamsoet juga mendesak agar Kejaksaan melakukan kajian terhadap proses lelang tersebut. “Mendorong Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan untuk mengkaji proses lelang yang dilakukan terhadap kapal-kapal illegal fishing apakah sudah sesuai prosedur atau tidak, mengingat masih ditemukannya kasus pencurian ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal eks illegal fishing,” lanjut Bamsoet.

Tidak lupa Bamsoet juga mendesak semua pihak terkait bersikap tegas terhadap pelaku illegal fishing, baik orangnya maupun peralatan yang mereka gunakan untuk mencuri hasil laut bangsa ini.

“Mendorong KKP, TNI AL dan Polair untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat kasus pencurian ikan selalu menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu dobel pukat harimau (pair trawl) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” sambung Bamsoet.

Bahkan Bamsoet mendesak diterapkannya sanksi pidana terhadap warga negara asing yang menjadi pelaku pencurian ikan di seluruh wilayah laut republik ini.

“Mendorong KKP dan Polair secara tegas menerapkan ketentuan pidana kepada WNA yang melakukan illegal fishing sesuai dengan Prinsip teritorialitas, yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia dan berlaku untuk siapapun yang melakukan tindak pidana, mengingat prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP,” desak Bamsoet.   {007}.

Comments

comments