Bamsoet: Pola PPDB Harus Berkeadilan

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus menganut asas Berkeadilan. “Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik,” kata Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, (26/6).

Hanya saja, Bamsoet memandang perlu adanya konsistensi program tersebut kedepannya. “Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju bahwa penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini  memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, Ketua DPR juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik,” lanjut Bamsoet.

Dalam kesempatan itu Bamsoet juga mengingatkan bahwa dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar  adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. “Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil,” tulis Bamsoet lagi.

Pada sisi lain, menurut Bamsoet, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa/i yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments