Pengawas Pemilu Diharap Awasi Bansos Covid 19

Sartono.

 

POLITISI Partai Demokrat, Sartono berharap Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan seluruh jajarannya se Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait penyaluran Bantuas Sosial (Bansos) Covid 19. Menurut Sartono, jangan sampai ada Bansos Covid 19 digunakan sebagai alat kampanye, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah.

“Jadi kuncinya sebetulnya, kalau kami dari sisi partai, ya Bawaslu. Ini harus pro aktif betul, dia ditugaskan untuk mengawasi pemilu ini, pilkada inilah yang paling dekat. Kan sudah jelas aturan-aturannya disitu,” kata Sartono saat dihubungi, Selasa, (14/7) malam.

Untuk itu, sambung Sartono, pihaknya tidak bosan-bosannya terus menyampaikan hal tersebut dalam berbagai kesempatan. Diharapkan , Pilkada yang akan diselenggarakan beberapa waktu kedepan bisa berhasil tanpa ada tudingan penyelewengan Bansos Covid 19 sedikitpun. “Kita harus menyuarakan, harus ditingkatkan betul bawaslu ini yg diberikan tugas oleh negara dalam hal ini kan bawaslu,” sambung Sartono.

Kesempatan terpisah, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong semua pihak terkait mengawasi  Bantuas Sosial (Bansos) terkait Covid 19. Apalagi, di sejumlah daerah akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah.

“Mendorong KPU, Bawaslu bekerja sama dengan KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan program bansos Covid-19 maupun pengelolaan dan penggunaan anggaran bansos guna mencegah terjadinya penyimpangan anggaran bansos untuk penanggulangan Covid-19 oleh pejabat menjelang Pilkada serentak,” tulis Bamsoet dalam pesan singkat yang diterima, Selasa, (14/7).

Agar mendapat perhatian serius dari calon kontestan kepala daerah, Bamsoet juga pihak berwenang menerapkan tindak tegas. Sehingga Bansos yang ditujukan bagi rakyat tidak diselewengkan oleh para calon kontestan.

“Mendorong komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (Bawaslu) bersikap tegas terhadap cakada petahana yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan kampanye, dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tulis Bamsoet lagi.   {007}.

Comments

comments