Ketua MPR RI: Pertimbangkan Keluarnya Perppu Guna Perkuat Sanksi Pelanggaran Pilkada

Bambang Soesatyo.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pihak terkait untuk melihat kemungkinan dikeluarkanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Pemerintah guna memperkuat penjatuhan sanksi bagi semua pihak yang melanggar Protokol Kesehatan dalam Pilkada mendatang.

“Mendorong KPU bersama pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu guna memperkuat penanganan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan karena telah mengancam keselamatan publik dan kualitas Pilkada,” tulis Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Kamis, (1/10).

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum, lanjut Bamsoet, sangatlah penting untuk mengawasi agar seluruh rangkaian Pilkada pada Desember 2020 nanti benar-benar berlangsung dengan mengikuti peraturan berlaku, khususnya Protokol Kesehatan.

“Mendorong Bawaslu bersama aparat dapat terus mengawasi secara ketat setiap pelaksanaan proses tahapan Pilkada serta memastikan agar tidak ada lagi cakada dan tim sukses yang melakukan pelanggaran protokol maupun ketentuan Pilkada lainnya,” lanjut Bamsoet dalam pesan elektroniknya.

Menurut Bamsoet pula, Bawaslu selayaknya mengeluarkan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjatuhkan sanksi tegas kepada kontestan maupun pendukungnya yang terbukti melanggar Protokol Kesehatan.

“Mendorong Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap calon kepala daerah (cakada) maupun tim sukses yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada, dikarenakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum mengatur sanksi administratif terhadap pelanggar protokol kesehatan, mengingat celah kerawanan Pilkada di tengah pandemi ada pada tahapan kampanye,” tulis Bamsoet pula.

 

“Mendorong Bawaslu dan komisi pemilihan umum (KPU) terus mengingatkan kepada seluruh Cakada, tim sukses dan partai politik untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan bersama, guna mencegah berulangnya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada tahapan pemilu, karena hal ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 212 dan Pasal 218 KUHP, disamping sanksi dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” pungkas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments