Ada Harapan Bansos Ditunda Pencairannya

syarifuddin sudding

Syarifuddin Sudding

PARTAI Hanura berharap agar pencairan dana bantua sosial (Bansos) ditunda hingga pemilu usai. Hal tersebut diharapkan bisa menghindari tudingan miring yang mungkin muncul. “Pencairan dalam jumlah yang besar menjelang Pemilu mengundang kecurigaan penyalahgunaan,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, Syariffudin Sudding saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu, (2/4).

Menurut Sudding saat ini ada beberapa kementerian yang mendapatkan alokasi bansos dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan, kementerian tersebut dipimpin oleh elit partai politik yang juga ikut dalam pemilu 2014 ini. Sebagai contoh, kementerian agama saja yang menterinya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai alokasi dana bansos sebesar Rp 11,5 triliun. Demikian pula dengan kementerian sosial dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp5,5 triliun. Sementara kementerian pertanian yang juga dipimpin oleh menteri dari PKS mempunyai alokasi bansos sebesar Rp 4,9 triliun.

Untuk kementerian perumahan rakyat  yang menterinya dari PPP mempunyai alokasi bansos sebesar Rp 1,8 triliun. Untuk kementerian kelautan perikanan, dari Golkar, tersedia alokasi bansos sebesar Rp 595 miliar. Pencairan dana bansos di saat-saat menjelang pemilu justeru menjadikan pertanyaan besar bagi Sudding. “Mengapa bukan tahun lalu? Ini tahun politik. Rakyat sudah sangat cerdas untuk sekadar membaca fenomena ini,” tanya Sudding.

Padahal, APBN 2014 telah menetapkan jumlah bansos hanya sebesar Rp 55,86 triliun. Namun pada APBNP 2014 telah merubah jumlah bansos menjadi Rp 91,8 triliun. Tentunya hal tersebut telah membuat banyak pihak bertanya-tanya. “Karena itu Fraksi Hanura sepakat dengan KPK menunda pencairan dana Bansos ini sampai selesai Pemilu,” tegas Sudding.

Meski demikian Sudding tidak menampik ada bansos yang memang harus segera dicairkan meskipun dalam waktu pelaksanaan rangkaian pemilu. Untuk itu pihaknya mengaku akan melakukan pengawalan agar tepat sasaraan. “Tapi Hanura juga akan kawal Bansos yang terpaksa dicairkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tgl 9 April karena menyangkut kesehatan dan kepentingan rakyat kecil, seperti dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS). Kami kawal agar tepat sasaran,” ujar Sudding lagi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyatakan apresiasinya atas langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah merespon rekomendasi KPK menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos). “Begitu kami tadi dapat informasi Presiden perintahkan menteri terkait koordinasi dengan KPK, maka kami apresiasi sikap Presiden, karena kami merasa direspon,” ujar Busyro di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/4) malam.

Busyro menjelaskan, KPK selanjutnya siap berkoordinasi dengan menteri terkait. Hal itu bagian dari agenda KPK dalam meletakkan pengelolaan dana Bansos sesuai dengan kriteria yang ada. “Metodologi clean, sasaran jelas, tepat sasaran,” terang Busyro.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini lebih jauh menyatakan, langkah KPK yang menaruh perhatian pada pengelolaan dana Bansos ini tak terlepas dari upaya menciptakan sistem politik berintegritas. Mengingat, KPK mengendus potensi penyalahgunaan dana Bansos jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 ini. “KPK memiliki program untuk ciptakan sistem politik berintegritas. Terjemahannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu,” kata Busyro.

Dalam rekomendasinya, Presiden SBY antara lain telah mengeluarkan kebijakan merespon rekomendasi KPK. Hal itu terlihat dari intruksi Presiden kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Keuangan Chatib Basri merumuskan kebijakan guna menindaklanjuti hasil kajian KPK menyangkut pengelolaan dana Bansos
Sebelumnya diketahui, KPK telah mengirim surat kepada Presiden SBY menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana Bansos.

“Pimpinan KPK berkirim surat kepada Presiden berkaitan dengan penggunaan pengelolaan dana Bansos,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/3) lalu.

KPK jelas Johan merasa perlu berkirim surat terkait pengelolaan dana Bansos tersebut. Pasalnya KPK menginginkan agar pengelolaan dana Bansos difokuskan di tangan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Selama ini KPK temukan dana Bansos ada di berbagai kementerian, setelah melakukan kajian KPK berkirim surat kepada Presiden untuk pengelolaan Bansos difokuskan kepada Kemensos,” kata Johan.   (cr7)

Comments

comments