Penggiat Minta Kewenangan Desa Diserahkan ke Kementerian

Infrasturkur Pedesaan

Kewenangan Desa Agar Masuk di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi

SEBANYAK 42 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengiat Desa menyatakan  sikap, meminta penegasan Presiden, Joko Widodo untuk mengawal dan memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena  urusan desa tak terpimpin dan hanya menjadi desa sebagai proyek. Juga aparatur negara menjadikan desa sebagai wilayah struktur perpanjangan tangan pusat. Padahal desa harus diberdayakan secara mandiri,” kata Juru Bicara LSM dan Penggiat Desa, Ahmad Yakub di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kalibata, Rabu, (26/11).

Pembentukan kementerian yang bertugas mengurusi desa, lanjut Ahmad, merupakan bukti bahwa pemerintah serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan langkah itu pula, semangat berjuang bersama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan semakin jelas dan terarah. “Pengakuan terhadap desa dengan adanya kementerian tersendiri,  merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Dan juga  telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa,” lanjut Ahmad.

Guna lebih menegaskan peran kementerian ini dalam mengurus desa, para LSM dan Penggiat Desa juga mendesak agar proses konsolidasi internal kementerian yang digabung, seperti peralihan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Kementerian Dalam Negeri ke dalam Kementerian Desa. Dikatakan Ahmad lagi, karena sekarang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah terbentuknya Kementerian Desa, maka segala yang berkaitan dengan perdesaan sudah tidak sepantasnya dimutilasi (dipisah-pisah). “Ini menjadi babak baru memfokuskan perberdayaan desa,” ujarnya.   (cr7).

Comments

comments