DPR Awasi PMN pada BUMN

Sartono Hutomo

Sartono Hutomo

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Sartono menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal tahun anggaran 2015 ini. “Dan komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN BUMN,” kata Sartono saat dihubungi, Jumat, (20/2).

“DPR dalam fungsi pengawasan tentunya akan selalu mengawasi para penerima PMN. Yang kita harapkan para penerima PMN terus melakukan invovasi dan mengembangkan anggaran sebaik-baiknya, salah satunya demi kemajuan bangsa. Silakan BPK untuk mengawasi dan mengontrol mereka yang mendapat suntikan PMN. DPR merekomendasikan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK,” sambung Sartono.

Tidak hanya itu, Sartono juga mendesak agar menteri BUMN konsisten untuk mengedepankan produk-produk dalam negeri ketika badang usaha tersebut melakukan pembelian. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong lebih berkembangnya produk-produk dalam negeri. “Dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN,” lanjut Sartono.

Sartono juga menegaskan bahwa BUMN harus menerapkan cara kerja yang terbaik pasca mendapatkan suntikan dana segar dari uang rakyat. Diharapkan uang rakyat yang dimasukkan dalam BUMN itu tidak berujung pada kerugian. “BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Govermance,” tegas Sartono.

Sartono juga meminta perusahan pelat merah penerima dana suntikan PMN harus memperhatikan 10 poin rekomendasi yang ditetapkan DPR, diantaranya PMN tidak digunakan untuk membayar hutang perusahaan penerima PMN, sebagai pelaksana right issue tidak mengurangi komposisi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait, serta penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah. “Kita harapkan 10 poin tersebut benar-benar harus diperhatikan oleh BUMN,” kata Sartono.   {007}.

Comments

comments