FITRA: Kasus BLBI Harus Tetap Diusut

Yenny Sucipto1

Yenny Sucipto.

SEKJEN Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengatakan bahwa kasus Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap harus diusut oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Karena Dari kasus BLBI, yang awalnya Rp. 650 Triliun tahun 1998 Negara dari nilai cicilan pengembalian hutang dengan bunga dan obligasi rekapitulasi fix rate dan variable rate saja tahun 2015 ini telah merugi hingga Rp. 2000 Triliun dan terancam hingga Rp. 5000 Triliun ( 2,8 x APBN 2015 ) hingga tahun 2033 dan telah diperpanjang hingga 2044. Nilai tersebut belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan oleh obligor dari Surat Keterangan Lunas (SKL,” kata Yenny dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (3/6).

Dijelaskan Yenny bahwa kasus BLBI adalah kejahatan perampokan uang negara terbesar yang ada di sejarah republik ini. “Skandal (BLBI) adalah kejahatan ekonomi besar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 17 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang. Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp. 138,442 Triliun dari Rp. 144, 536 triliun BLBI yang disalurkan[1], atau dengan kebocoran sekitar 95,78%. Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi,” jelas Yenny.

BLBI

Demo Pengusutan BLBI (br-online.co).

“Hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari audit BPK ini juga merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp. 84,842 triliun, yaitu: BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi; Pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Membayar kewajiban pihak terkait; Transaksi surat berharga; Pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan; Kerugian karena kontrak derivatif; Pembiayaan placement baru PUAB; Pembiayaan ekspansi kredit; Pembiayaan investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru , rekruitmen, peluncuran produk dan pergantian sistem; Pembiayaan over head bank umum; Pembiayaan rantai usaha lainya,” ujar Yenny.   {007}.

Comments

comments