Arbi Sanit: Amoral jika Setjen DPR RI Sediakan Jas bagi PNS

arbi sanitt

Arbi Sanit.

PENGAMAT Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan bahwa langkah Sekertariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengalokasikan pembelian jas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah tidak bermoral. Sebab, ekonomi rakyat saat ini sedang susah. “Benar-benar amoral. Negara seperi ini kok mencari kemewahan dari uang negara dengan membelikan jas bagi PNS,” kata Arbi saat dihubungi, Kamis, (30/7).

Dalam kesempatan itu pula Arbi menegaskan bahwa pemberian fasilitas jas kepada PNS di lingkungan Setjen DPR RI tidak mempunyai dampak positif sama sekali terhadap kinerja. Sebab, dari masing-masing PNS itu dibutuhkan kemampuan intelektuanya, bukan pakaian apalagi berupa jas. “Apa fungsinya jas itu bagi PNS? Yang dibutuhkan itu keahliannya, produktifitasnya, inovatifnya,,, itu yang dibutuhkan. Keahliah yang dibutuhkan bukan jas,” tegas Arbi.

Arbi juga mengatakan bahwa pengalokasian dana bagi jas merupakan perbuatan yang menyalahgunakna kewenangan. Seharusnya kewenangan penggunaan uang rakyat dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Itu kultur mengambil keuntungan dari tugas negara, bukannya pengabdian kepada negara yang didahulukan. Itu korupsi namanya, menyalahgunakan kekuasaan. Mereka mengambil keuntungan dari kekuasaan itu,” ujar Arbi.

DIREKTUR Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pihaknya mengaku tercengang dengan nilai seragam baru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional Sekertariat Jenderal DPR RI. Terlepas dari wajar atau tidak, ternyata nilai seragam yang menggunakan anggaran tahun 2015 itu bernilai Rp 2,379,385 untuk setiap orangnya. “Untuk satu orang pejabat fungsional PNS DPR, harga baju baru seragam dihargai sebesar Rp.2.379.385,” kata Uchok dalam siaran pers yang diterima, Senin, (27/7).

Dengan jumlah pegawai fungsional sebanyak 228 orang, artinya uang rakyat yang digunakan untuk memberika seragam kerja bernilai ratusan juta rupiah juga. Apakah nilai tersebut wajar dengan kondisi ekonomi rakyat seperti saat ini? Tentu rakyat jualah yang berhak menilainya. “Dimana, harga diperoleh dari Rp.542.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 228 orang,” lanjut Uchok.

Hal lain yang juga menimbulkan tanda tanya menurut Uchok adalah, jika harga tersebut diatas dibandingkan dengan hak pegawai struktural di tempat itu. Apakah wajar jika seorang pegawai fungsional mendapatkan hak lebih besar dari struktural? Lagi-lagi rakyat jualah yang berhak memberikan penilaiainnya. “Selanjut, harga Satuan baju seragam pejabat fungsional ini sangat mahal, dan bisa dibilang mewah bilang dibandingkan baju seragam baru buat pejabat struktural sekjen, dimana setiap pns, harganya hanya senilai Rp.467.352 untuk satu orang. Dimana, harga diperoleh dari Rp.522.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 1.118 orang,” sambung Uchok.

Mengingat beban ekonomi rakyat saat ini sangat berat, Uchok berpendapat pemberian seragam baru itu tidak harus dilakukan, setidaknya untuk tahun ini. Sebab, pemerintahan Joko Widodo sedang melakukan penghematan disegala bidang termasuk penghapusan subisidi pada komoditas primer, seperti bahan bakar minyak (BBM). “Dengan demikian, pemberian baju seragam baru ini hanya menghambur hambur uang negara yg sulit untuk dimaafkan. Seharusnya, seorang PNS tidak boleh mendapat seragam baru, Dan klau Mau pakai seragam baru bisa beli sendiri, dan memakai uang gaji sendiri. Dan, sangat memalukan, PNS sudah hidup enak dan nyaman masih ngemis untuk dibelikan baju baru,” tegas Uchok.   {007}.

Comments

comments